Mutual Legal Assistance Dalam Perampasan Aset Korporasi Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The rise of corruption in Indonesia has an impact on the country's economy, so asset forfeiture as an additional penalty is one of the effective ways to recover state finances and provide a deterrent effect for corruptors. Corporations as subjects of corruption often store or smuggle assets abroad, thus law enforcers in Indonesia based on court decisions can return state assets with the mechanism of mutual legal assistance contained in UNCAC. Real legal certainty is an obstacle in the application of the mutual legal assistance system, although mutual legal assistance has become an effective mechanism in seizing assets abroad, there are obstacles encountered, among others, in improving regulations in Indonesia, good relations between countries regarding the principle of reciprocity and finally expensive handling costs. Therefore, the strengthening and improvement of regulations and apparatus directly related to mutual legal assistance is needed for the seizure of assets abroad from corruption crimes.

ABSTRAK

Maraknya korupsi di Indonesia memberikan dampak kepada perekonomian negara, maka perampasan aset sebagai pidana tambahan merupakan salah satu cara efektif guna pengembalian keuangan negara dan memberikan efek jera bagi koruptor. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi seringkali menyimpan atau menyelundupkan aset di luar negeri, dengan demikian maka penegak hukum di indonesia berdasarkan putusan pengadilan dapat mengembalikan aset negara dengan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance yang termuat dalam UNCAC. Kepastian hukum yang nyata menjadi hambatan dalam penerapan sistem mutual legal assistance meskipun mutual legal assistance sudah menjadi mekanisme efektif dalam perampasan aset di luar negeri terdapat hambatan yang ditemui antara lain dalam penyempurnaan regulasi di indonesia, hubungan baik antar negara menyangkut asas resiprositas dan terakhir biaya penanganan yang mahal. Oleh karena itu maka penguatan dan penyempurnaan regulasi dan aparat yang berhubungan langsung dengan mutual legal assitance sangat diperlukan untuk perampasan aset di luar negeri  hasil tindak pidana korupsi.